Menuai Ketidakpercayaan dan Aksi yang Ricuh

Berentetan suara ketidakpercayaan pelayanan RSUD Gunungsitoli terhadap pasien berseliweran di medsos. Mulai dari kasus dugaan dikovidkan hingga dugaan penggabungan pasien reaktif hasil rapid tes dengan pasien yang positif covid 19. Bahkan pengguna medsos membangun dalil-dalil pendukung ketidakpercayaan ini.

Pemerintah terkesan kurang memperhatikan tensi warga di dunia maya (medsos). Image buruk terhadap pelayanan RSUD Gunungsitoli begitu cepat tertular dari individu ke individu yang lain. Tanpa ada verifikasi maupun penjernihan – meski ada itu dibantah warga[net] – dan roda pelayanan seakan berjalan seperti biasanya. Seakan pemerintah memakai peribahasa: “anjing menggonggong kafilah berlalu!”.

Ada pencerahan serta usulan dari beberapa orang wakil rakyat (DPRD) untuk warga(net) dan RSUD namun upaya itu tidak menekan mengakarnya ketidakpercayaan warga. Satu narasi yang berkembang, ya-itu, ketidakpercayaan terhadap pelayanan RSUD Gunungsitoli. Akhirnya, kesungguhan sekelompok mahasiswa dari organisasi GMNI mengatasnamakan masyarakat turun berunjuk rasa.

Di tengah guyuran hujan para aktivis GMNI tidak patah semangat. Mereka tetap menyuarakan kritik dan tuntutan mereka. Sayangnya aksi ini berujung ricuh, bentrokan terjadi antara para demonstran dan aparat kepolisian. Bentrokan mengakibatkan salah seorang perempuan peserta aksi terluka.

Image buruk pun berkembang, bukan hanya pada layanan di RSUD Gunungsitoli namun terhadap institusi polri. Kecaman terhadap aksi represif yang mengakibatkan seorang perempuan terluka pun bermunculan. Satu narasi berkembang lagi: “menuntut pertanggungjawaban dari tindakan aparat!”.

Perbaikan pelayanan di RSUD Gunungsitoli sudah seharusnya dilakukan dari jauh hari sebelum kejadian ini. Persoalan sederhana seperti pasien reaktif hasil rapid test menduga mereka digabungkan dengan pasien positif covid 19 tentunya tidak akan terjadi bila dari awal sudah disosialisasikan proses tahapan pemeriksaan. Serta persoalan dugaan pasien yang dikovidkan tidak seharusnya terjadi bila pihak rumah sakit meyakinkan masyarakat dengan keterbukaan (transparansi) proses pemeriksaan dan hasil laboratorium kepada keluarga pasien yang merasa dikovidkan.